The Asia Foundation

PERPOLISIAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Pada tahun 1999, Pemerintah paska Suharto mengambil keputusan penting dengan memisahkan Kepolisian Negara Indonesia dari struktur militer menjadi sebuah entitas yang mandiri. Transformasi kepolisian...

PERPOLISIAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Pada tahun 1999, Pemerintah paska Suharto mengambil keputusan penting dengan memisahkan Kepolisian Negara Indonesia dari struktur militer menjadi sebuah entitas yang mandiri. Transformasi kepolisian menuju lembaga yang lebih akuntabel dan profesional merupakan komitmen dan syarat mendasar dari proses demokratisasi Indonesia. Meski demikian, melepaskan diri dari kultur militeristik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat masih merupakan tantangan yang tidak mudah bagi kepolisian. Dari beberapa inisiatif perubahan yang telah dilakukan, semenjak tahun 2001 The Asia Foundation bersama PUSHAM UII memilih untuk memperkenalkan perpolisian berbasis komunitas (COP) kepada masyarkat dan kepolisian sebagai langkah yang paling tepat dan demokratis dalam mereformasi kepolisian, memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mengurangi angka kejahatan.

The Foundation helps to build incentives for good economic policy by enhancing the capacity of non-government actors to participate in policy formulation. For example, the Foundation has helped to create 39 local business associations (Forda)...

The Foundation helps to build incentives for good economic policy by enhancing the capacity of non-government actors to participate in policy formulation. For example, the Foundation has helped to create 39 local business associations (Forda) and has strengthened the dialogue between the private sector and local policymakers by building Forda advocacy skills. The Foundation also helps to build incentives for better local economic governance through its support for an economic governance index developed with Regional Autonomy Watch (KPPOD).

MENDUKUNG PRAKARSA REFORMASI EKONOMI DI INDONESIA

Prakarsa Reformasi Ekonomi ini dilaksanakan Asia Foundation memanfaatkan jaringannya yang luas dengan lembaga-lembaga pemerintah dan mitra organisasi lokal yang bergerak di bidang...

MENDUKUNG PRAKARSA REFORMASI EKONOMI DI INDONESIA

Prakarsa Reformasi Ekonomi ini dilaksanakan Asia Foundation memanfaatkan jaringannya yang luas dengan lembaga-lembaga pemerintah dan mitra organisasi lokal yang bergerak di bidang studi, advokasi, dan kebijakan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam prakarsa ini bermuara kepada tiga kelompok tujuan: menciptakan insentif bagi kebijakan ekonomi yang lebih baik; menyediakan alat untuk pelaksanaan kebijakan ekonomi yang lebih baik; dan, menjamin keterlibatan kelompok miskin. Asia Foundation mendukung penciptaan insentif bagi kebijakan ekonomi yang lebih baik melalui penguatan kapasitas bagi pihakpihak non pemerintah untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Sebagai contoh, Asia Foundation telah memfasilitasi pembentukan 39 asosiasi usaha kecil dan menengah di daerah (Forum Daerah UKM - Forda) dan memperkuat dialog antara

Sejak tahun 1999, Asia Foundation telah mengembangkan program penyederhanaan perizinan usaha di 55 kabupaten/kota dengan mendorong pembentukan sebuah instansi pelayanan terpadu untuk perizinan usaha, yang sekarang lebih dikenal dengan nama...

Sejak tahun 1999, Asia Foundation telah mengembangkan program penyederhanaan perizinan usaha di 55 kabupaten/kota dengan mendorong pembentukan sebuah instansi pelayanan terpadu untuk perizinan usaha, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP ini pada dasarnya adalah sebuah kantor yang mengkoordinasi dan mengkonsolidasi penerbitan izin, menyederhanakan proses perizinan serta mengurangi jumlah meja yang harus dilalui....

In order to improve the regulatory environment and drive business growth, The Asia Foundation is implementing a program to introduce Regulatory Impact Assessment (RIA) to 28 local governments across Indonesia. RIA is an analytical tool that...

In order to improve the regulatory environment and drive business growth, The Asia Foundation is implementing a program to introduce Regulatory Impact Assessment (RIA) to 28 local governments across Indonesia. RIA is an analytical tool that helps governments to identify whether a regulation is really needed, what the costs and benefits of the proposed regulation are, and whether there are alternative solutions to regulation.

In order to foster a positive business climate, The Asia Foundation has been supporting efforts to streamline business licensing in Indonesia since 1999 by establishing and improving One Stop Shop (OSS) centers. One Stop Shops are local...

In order to foster a positive business climate, The Asia Foundation has been supporting efforts to streamline business licensing in Indonesia since 1999 by establishing and improving One Stop Shop (OSS) centers. One Stop Shops are local government offices where permit and license issuance is consolidated, simplifying the processes and reducing the number of contact points between applicants and officials.

MENGUKUR KINERJA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI INDONESIA

Untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih baik, Asia Foundation telah memberikan program pendampingan teknis untuk pembentukan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu di...

MENGUKUR KINERJA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI INDONESIA

Untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih baik, Asia Foundation telah memberikan program pendampingan teknis untuk pembentukan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu di Indonesia sejak 1999. Pelayanan terpadu merupakan sebuah instansi di daerah berwenang untuk menyederhanakan dan mengkonsolidasikan proses penerbitan izin di satu tempat.

The Foundation's Forda program is designed to help small and medium-sized businesses tackle the problems that really matter to them. In collaboration with the National Network for Small and Medium Enterprises (JNP-UKM), the Foundation has...

The Foundation's Forda program is designed to help small and medium-sized businesses tackle the problems that really matter to them. In collaboration with the National Network for Small and Medium Enterprises (JNP-UKM), the Foundation has helped to establish 39 Forda in Indonesia, 25 of those based in Sulawesi.

In 2000, KPPOD (Regional Autonomy Watch) was established by leading businessmen, researchers and journalists to monitor the economic impact of decentralization. With support from The Asia Foundation, KPPOD conducted an annual survey between...

In 2000, KPPOD (Regional Autonomy Watch) was established by leading businessmen, researchers and journalists to monitor the economic impact of decentralization. With support from The Asia Foundation, KPPOD conducted an annual survey between 2001 and 2005, using local business leaders' perceptions and hard data to rate key investment climate factors ranging from institutions to infrastructure.

Indonesia in 2007 is a stable country with a democratic and highly decentralized system of government. Building on the first free and fair elections in 1999, democratic consolidation has occurred through successive rounds of national elections...

Indonesia in 2007 is a stable country with a democratic and highly decentralized system of government. Building on the first free and fair elections in 1999, democratic consolidation has occurred through successive rounds of national elections in 2004 and hundreds of local elections since 2005. Moreover, freedom of the press has blossomed, reform of legal institutions has begun to take root, sectarian and separatist conflicts have subsided, and the restructuring of political institutions to make government more democratic and accountable continues. In 2007, Freedom House identified Indonesia as the only fully free and democratic country in Southeast Asia.

PEMILIHAN DAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Indonesia pada tahun 2007 adalah sebuah negara yang stabil dengan suatu sistem pemerintahan yang demokratis dan sangat terdesentralisasi. Berdasar pada pemilihan umum pertama yang jujur dan...

PEMILIHAN DAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Indonesia pada tahun 2007 adalah sebuah negara yang stabil dengan suatu sistem pemerintahan yang demokratis dan sangat terdesentralisasi. Berdasar pada pemilihan umum pertama yang jujur dan adil pada tahun 1999, Indonesia sejak saat itu telah secara jelas melakukan konsolidasi demokrasinya, melalui serangkaian pemilihan umum nasional yang berurutan pada tahun 2004 dan ratusan pemilihan di tingkat daerah sejak tahun 2005. Lebih jauh lagi, kebebasan pers telah bersemi, reformasi institusi-institusi hukum telah mulai mengakar, konflik-konflik sektarian dan separatis telah mereda, dan restrukturasi institusi-institusi politik untuk menjadikan pemerintah lebih demokratis dan bertanggungjawab terus berjalan. Pada tahun 2007, Freedom House menyebut Indonesia sebagai satu-satunya negara yang sungguhsungguh bebas dan demokratis di Asia Tenggara dewasa ini.

Building on 35 years of collaboration with Muslim organizations in Indonesia, The Asia Foundation currently supports Islamic civil society organizations in their efforts to strengthen democratic institutions, improve local governance, and...

Building on 35 years of collaboration with Muslim organizations in Indonesia, The Asia Foundation currently supports Islamic civil society organizations in their efforts to strengthen democratic institutions, improve local governance, and reduce poverty in Indonesia. These organizations have long formed the vital core of Indonesia's civil society and continue to play a leading role in democratic reform and improving social conditions. They include groups belonging to the mass-based organizations Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah which together claim over 60 million members, with networks that span the country from the national down to the district and village levels. Commanding legitimacy and influence in both state and society in Indonesia, Islamic organizations are a natural partner in Indonesia's development.

The Asia Foundation is committed to advancing women's rights and enhancing the role of women in Indonesia's democratic and economic development. Drawing on nearly 55 years of experience in Indonesia and across Asia, the Foundation partners...

The Asia Foundation is committed to advancing women's rights and enhancing the role of women in Indonesia's democratic and economic development. Drawing on nearly 55 years of experience in Indonesia and across Asia, the Foundation partners with both civil society and government to support innovative initiatives that increase women's participation in the policy-making process; increase the representation of women in legislatures; push for greater budget transparency and equitable budget allocations; raise awareness of gender issues; and secure women's rights.

Mongolia’s wealth of metals and minerals has the potential to contribute to the nation’s long term economic growth and prosperity, and to sustain communities and important cultural and social values. However, unchecked mine...

Mongolia’s wealth of metals and minerals has the potential to contribute to the nation’s long term economic growth and prosperity, and to sustain communities and important cultural and social values. However, unchecked mine development can squander this potential. How can Mongolia use its natural wealth to expand its economy while also growing healthy communities? One answer is through a multi-stakeholder process involving public, private and non-governmental interests that promotes Responsible Mining.

CITIZEN ENGAGEMENT PROVES EFFECTIVE IN PROMOTING RESPONSIBLE MINING Uguumur township in Toson Zaamar, the northwest corner of Tov province, hums with mining activity from dusk to dawn. Mining affects nearly everyone’s life in this...

CITIZEN ENGAGEMENT PROVES EFFECTIVE IN PROMOTING RESPONSIBLE MINING Uguumur township in Toson Zaamar, the northwest corner of Tov province, hums with mining activity from dusk to dawn. Mining affects nearly everyone’s life in this township, given that 80 percent of the 8,300 hectares of the territory has been licensed for exploration or extraction. In this village of about 3,300 people, 18 companies mainly owned by Mongolian, Russian and Chinese interests, actively mine placer gold deposits. This includes five major operations along the banks of the Tuul River, which is a shared water source for mining, town residents, and herders who depend upon the Tuul for watering their livestock.

Declaration for Responsible Mining Signed Members of government, mining companies, and civil society have formally committed to working on the implementation of responsible mining through signing a Declaration for Responsible Mining. The...

Declaration for Responsible Mining Signed Members of government, mining companies, and civil society have formally committed to working on the implementation of responsible mining through signing a Declaration for Responsible Mining. The Multi-Stakeholder Process for Responsible Mining held their fifth meeting on June 12, 2007, which was attended by 54 participants including six Members of Parliament. During this meeting. Sanjmyatav, Member of Parliament and Chair of the Environmental Standing Committee was introduced as the new co-chair, and the declaration was signed by 39 members of the group. The declaration remains open to additional signatories and parties wishing to commit to the implementation of responsible mining. This is particularly significant for Mongolia because minerals form an important economic sector representing an estimated 60% of exports in 2005, 17% of GDP growth in 2005, and 53% of foreign direct investment from 2000 to 2006 (World Bank).

Over the U.S. Memorial Day weekend, the Securing Our Future (SOF) Water Quality Monitoring (WQM) team traveled to Uvurkhangai Aimag, and sampled the Orhon River from points 33 km south of Kharkhorin, and continuing north with the flow to Ugii...

Over the U.S. Memorial Day weekend, the Securing Our Future (SOF) Water Quality Monitoring (WQM) team traveled to Uvurkhangai Aimag, and sampled the Orhon River from points 33 km south of Kharkhorin, and continuing north with the flow to Ugii Nuur. The team comprised Tamir who came to the Foundation from a multi-year stint with the Hovsgol GEF project which established the Long-term Ecological Research site on the eastern shores of Lake Khuvsgul. As the team’s water chemist, she will collect valuable data on dissolved minerals, trace metals, and other organic and in-organic elements using state-of-the art technology, including a photo-spectrometer. This chemical data will be correlated with biologic data gathered by National University PhD student Narangarvuu.

EXPERIENTIAL AND ENVIRONMENTAL EDUCATION GETS ROLLING IN KHENTII In late April the “Securing Our Future” (SOF) program team traveled to Khentii aimag to identify partner schools and communities for the Water Quality Monitoring...

EXPERIENTIAL AND ENVIRONMENTAL EDUCATION GETS ROLLING IN KHENTII In late April the “Securing Our Future” (SOF) program team traveled to Khentii aimag to identify partner schools and communities for the Water Quality Monitoring (WQM) program. Five soums were selected, including: Norovlin, Dadal, Bayan-Adarga, Binder and Batshireet. Selection of these five sets the stage for the WQM program to rollout over the summer in Khentii, Khuvsgul, Bayankhongor and other aimags. This activity will engage secondary school faculty and students in experiential education that will improve their knowledge of ecology, biology and basic water chemistry.

Water Quality Monitoring (WQM) got started in late April when a mild winter and a warm spring caused rivers to thaw earlier than expected. The WQM component is an integral part of the Securing Our Future (SOF) program that will inform, engage...

Water Quality Monitoring (WQM) got started in late April when a mild winter and a warm spring caused rivers to thaw earlier than expected. The WQM component is an integral part of the Securing Our Future (SOF) program that will inform, engage and empower Mongolians to monitor water quality in order to promote responsible resource use. The WQM effort will also help to build a comprehensive river inventory that will inform water-use policy and resource management practices in Mongolia.

51 Signatories agree to a Definition of Responsible Mining that will advance national objectives for the benefit of all Mongolians On April 4th, 51 signatories representing the public, private and non-governmental sectors met at the fourth...

51 Signatories agree to a Definition of Responsible Mining that will advance national objectives for the benefit of all Mongolians On April 4th, 51 signatories representing the public, private and non-governmental sectors met at the fourth Multi-stakeholder meeting and pledged support for a definition of Responsible Mining and eight underlying principles. The definition and principles establish a foundation for future collaboration and cooperation that engages diverse interests in a process that will advance national objectives. The process by which the definition and principles were developed was spearheaded by a working group comprising government, private and non-governmental sector representatives that began meeting in late 2006 following the first of the Multi-stakeholder meetings.              

Mongolian Nature Protection Coalition and the Onon Ulz River Movement Work to Engage Khentii Citizens in Resource Management Decisions Affecting their Communities and Lives Close to the Russian border in central Mongolia, Batshireet Soum...

Mongolian Nature Protection Coalition and the Onon Ulz River Movement Work to Engage Khentii Citizens in Resource Management Decisions Affecting their Communities and Lives Close to the Russian border in central Mongolia, Batshireet Soum citizens gathered on March 16th and 17th with peers from nearby Binder and Bayan Adraga soums to discuss tools and tactics that will engage citizens in natural resources decision-making. “People are our most important asset” agreed the 30 participants in the two-day workshop. This is also the land through which the Onon River flows, and where Chinggis Khan is reputed to have been born in the late 1100s.

Toson Zaamar Movement and Mongolian Nature Protection Coalition Organize Citizens to Focus on Responsible Mining Citizens in Mongolia’s Zaamar soum made local history on March 17th when more than 100 individuals attended the first...

Toson Zaamar Movement and Mongolian Nature Protection Coalition Organize Citizens to Focus on Responsible Mining Citizens in Mongolia’s Zaamar soum made local history on March 17th when more than 100 individuals attended the first citizen-convened gathering in recent history. Representatives from the Toson Zaamar River Movement in north central Tov Aimag organized town hall meetings and other events during the course of the week to engage residents and government decision-makers on issues related to responsible mining, to learn more about these issues, and to develop strategies for community improvement.

Toson Zaamar Movement and Mongolian Nature Protection Coalition Organize Citizens to Focus on Responsible Mining Citizens in Mongolia’s Zaamar soum made local history on March 17th when more than 100 individuals attended the first...

Toson Zaamar Movement and Mongolian Nature Protection Coalition Organize Citizens to Focus on Responsible Mining Citizens in Mongolia’s Zaamar soum made local history on March 17th when more than 100 individuals attended the first citizen-convened gathering in recent history. Representatives from the Toson Zaamar River Movement in north central Tov Aimag organized town hall meetings and other events during the course of the week to engage residents and government decision-makers on issues related to responsible mining, to learn more about these issues, and to develop strategies for community improvement.

On December 1st the Asia Foundation launched its newest and most ambitious program in Mongolia. The three-year Dutch-funded effort is entitled: “Securing our Future: Mongolia Natural Capital Conservation and Environmental Protection...

On December 1st the Asia Foundation launched its newest and most ambitious program in Mongolia. The three-year Dutch-funded effort is entitled: “Securing our Future: Mongolia Natural Capital Conservation and Environmental Protection Program.” The program comprises elements that will build a strong partnership between public, private and NGO sector representatives in an effort to promote a common framework of understanding and knowledge that will yield constructive dialogue leading to responsible mining that protects environmental and human health.