The Asia Foundation

Indonesia in 2007 is a stable country with a democratic and highly decentralized system of government. Building on the first free and fair elections in 1999, democratic consolidation has occurred through successive rounds of national elections...

Indonesia in 2007 is a stable country with a democratic and highly decentralized system of government. Building on the first free and fair elections in 1999, democratic consolidation has occurred through successive rounds of national elections in 2004 and hundreds of local elections since 2005. Moreover, freedom of the press has blossomed, reform of legal institutions has begun to take root, sectarian and separatist conflicts have subsided, and the restructuring of political institutions to make government more democratic and accountable continues. In 2007, Freedom House identified Indonesia as the only fully free and democratic country in Southeast Asia.

PEMILIHAN DAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Indonesia pada tahun 2007 adalah sebuah negara yang stabil dengan suatu sistem pemerintahan yang demokratis dan sangat terdesentralisasi. Berdasar pada pemilihan umum pertama yang jujur dan...

PEMILIHAN DAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Indonesia pada tahun 2007 adalah sebuah negara yang stabil dengan suatu sistem pemerintahan yang demokratis dan sangat terdesentralisasi. Berdasar pada pemilihan umum pertama yang jujur dan adil pada tahun 1999, Indonesia sejak saat itu telah secara jelas melakukan konsolidasi demokrasinya, melalui serangkaian pemilihan umum nasional yang berurutan pada tahun 2004 dan ratusan pemilihan di tingkat daerah sejak tahun 2005. Lebih jauh lagi, kebebasan pers telah bersemi, reformasi institusi-institusi hukum telah mulai mengakar, konflik-konflik sektarian dan separatis telah mereda, dan restrukturasi institusi-institusi politik untuk menjadikan pemerintah lebih demokratis dan bertanggungjawab terus berjalan. Pada tahun 2007, Freedom House menyebut Indonesia sebagai satu-satunya negara yang sungguhsungguh bebas dan demokratis di Asia Tenggara dewasa ini.

DUKUNGAN ASOSIASI USAHA KECIL DAN MENENGAH - Transisi demokrasi Indonesia telah memberi kesempatan kepada publik untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan. Mengingat kelompok usaha kecil dan menengah mencakup 99 persen dari seluruh usaha di...

DUKUNGAN ASOSIASI USAHA KECIL DAN MENENGAH - Transisi demokrasi Indonesia telah memberi kesempatan kepada publik untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan. Mengingat kelompok usaha kecil dan menengah mencakup 99 persen dari seluruh usaha di Indonesia, maka keputusan-keputusan mengenai kebijakan yang mempengaruhi iklim usaha memiliki konsekuensi yang luas secara nasional. Meskipun demikian, kelompok usaha kecil dan menengah harus mengembangkan saluran-saluran yang tepat untuk menyuarakan pandangan-pandangan mereka.

IKLIM USAHA DAERAH DI INDONESIA - Bagaimana cara menciptakan kondisi iklim usaha yang menarik? Kebijakan dan program seperti apa yang dapat mendorong penciptaan dan pengembangan usaha? Sejak pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001,...

IKLIM USAHA DAERAH DI INDONESIA - Bagaimana cara menciptakan kondisi iklim usaha yang menarik? Kebijakan dan program seperti apa yang dapat mendorong penciptaan dan pengembangan usaha? Sejak pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia semakin memusatkan perhatian mereka pada pertanyaan-pertanyaan ini.

ANALISIS DAMPAK REGULASI (RIA) - Proses desentralisasi di Indonesia telah mengalihkan sebagian besar kewenangan pemerintah nasional ke lebih dari 460 pemerintah kabupaten/kota. Transisi dramatis ini, meskipun positif dari sudut pandang...

ANALISIS DAMPAK REGULASI (RIA) - Proses desentralisasi di Indonesia telah mengalihkan sebagian besar kewenangan pemerintah nasional ke lebih dari 460 pemerintah kabupaten/kota. Transisi dramatis ini, meskipun positif dari sudut pandang demokrasi, telah diwarnai dengan persoalan-persoalan administratif dan insentif kebijakan yang tidak pada tempatnya. Proses pembuatan regulasi di daerah ditandai dengan lemahnya analisis, belum adanya mekanisme review yang efektif, dan terbatasnya partisipasi publik. Akibatnya, muncul peraturan-peraturan daerah bermasalah, khususnya yang membebani dunia usaha.

PERPOLISIAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Pada tahun 1999, Pemerintah paska Suharto mengambil keputusan penting dengan memisahkan Kepolisian Negara Indonesia dari struktur militer menjadi sebuah entitas yang mandiri. Transformasi kepolisian...

PERPOLISIAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Pada tahun 1999, Pemerintah paska Suharto mengambil keputusan penting dengan memisahkan Kepolisian Negara Indonesia dari struktur militer menjadi sebuah entitas yang mandiri. Transformasi kepolisian menuju lembaga yang lebih akuntabel dan profesional merupakan komitmen dan syarat mendasar dari proses demokratisasi Indonesia. Meski demikian, melepaskan diri dari kultur militeristik dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat masih merupakan tantangan yang tidak mudah bagi kepolisian. Dari beberapa inisiatif perubahan yang telah dilakukan, semenjak tahun 2001 The Asia Foundation bersama PUSHAM UII memilih untuk memperkenalkan perpolisian berbasis komunitas (COP) kepada masyarkat dan kepolisian sebagai langkah yang paling tepat dan demokratis dalam mereformasi kepolisian, memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mengurangi angka kejahatan.

In 1999, the Indonesian National Police separated from the military structure to become its own independent entity. The transformation to an accountable, civilian police force has been an essential part of Indonesia's transition to democracy....

In 1999, the Indonesian National Police separated from the military structure to become its own independent entity. The transformation to an accountable, civilian police force has been an essential part of Indonesia's transition to democracy. However, getting past its militaristic legacy and winning the trust of the general public is often still a challenge. For over four years, The Asia Foundation has supported the development of Community- Oriented Policing (COP) programs that assist police in their efforts to reform, improve services to citizens, and reduce crime.

The Asia Foundation's Books for Asia program has been providing books, software, and other educational materials throughout Asia for more than fifty years. Since 1954, Books for Asia has distributed more than 41 million books, journals, and...

The Asia Foundation's Books for Asia program has been providing books, software, and other educational materials throughout Asia for more than fifty years. Since 1954, Books for Asia has distributed more than 41 million books, journals, and other educational resources to more than 50,000 academic and nonacademic institutions in dozens of Asian countries. 

The Aceh Rehabilitation and Reconstruction Appraisal (ARRA) program is aimed at giving an up-to-date picture of the current status of the reconstruction and rehabilitation process in Aceh. The views gathered in the ARRA process were collected...

The Aceh Rehabilitation and Reconstruction Appraisal (ARRA) program is aimed at giving an up-to-date picture of the current status of the reconstruction and rehabilitation process in Aceh. The views gathered in the ARRA process were collected from victims and from service providers, both from the government and from national and international non-governmental organizations.

The Asia Foundation recently won an Asian Development Bank (ADB) grant of $333,000 for Indonesia, Pakistan, and the Marshall Islands to design and implement pilot projects to promote increased public participation in local budget planning...

The Asia Foundation recently won an Asian Development Bank (ADB) grant of $333,000 for Indonesia, Pakistan, and the Marshall Islands to design and implement pilot projects to promote increased public participation in local budget planning through the establishment of citizens’ budget fora. The eight month project seeks to broaden understanding and debate of local budgets so that citizens are more engaged in formulation and oversight of budgets. Lessons learned in the different country contexts will be shared through a final conference and publication.

For more than 50 years, The Asia Foundation has been a constant partner and advocate for economic reform and development in Indonesia. Over the decades the Foundation has worked closely with small cooperatives and businesses to broaden their...

For more than 50 years, The Asia Foundation has been a constant partner and advocate for economic reform and development in Indonesia. Over the decades the Foundation has worked closely with small cooperatives and businesses to broaden their opportunities and growth potential. Small and medium enterprises (SMEs) employ nearly 79% of the workforce and contribute 56% of the GDP. After the Asian financial crisis, the Foundation further strengthened its economic assistance to this vital sector, initiating projects for faster business permitting, analytical tools to improve government regulation, private sector forums and surveys to measure local investment climates. Through a variety of such advocacy programs the Foundation has helped to create more efficient local economies and eliminate local regulations that stifle business.

In Bahasa-For more than 50 years, The Asia Foundation has been a constant partner and advocate for economic reform and development in Indonesia. Over the decades the Foundation has worked closely with small cooperatives and businesses to...

In Bahasa-For more than 50 years, The Asia Foundation has been a constant partner and advocate for economic reform and development in Indonesia. Over the decades the Foundation has worked closely with small cooperatives and businesses to broaden their opportunities and growth potential. Small and medium enterprises (SMEs) employ nearly 79% of the workforce and contribute 56% of the GDP. After the Asian financial crisis, the Foundation further strengthened its economic assistance to this vital sector, initiating projects for faster business permitting, analytical tools to improve government regulation, private sector forums and surveys to measure local investment climates. Through a variety of such advocacy programs the Foundation has helped to create more efficient local economies and eliminate local regulations that stifle business.

Improving the responsiveness, accountability, and transparency of governance is now accepted as vital to the achievement of improved standards of living and opportunities in developing countries. The heightened attention in recent years to...

Improving the responsiveness, accountability, and transparency of governance is now accepted as vital to the achievement of improved standards of living and opportunities in developing countries. The heightened attention in recent years to good governance has logically led to a greater focus on the way in which budgets are formulated, implemented, and monitored. This publication is intended as a reference for local governments, civil society groups, and nongovernment organizations seeking to apply consultative budgeting methods.

The first report of a 16-month assessment designed to accelerate and guide the revitalization of Post-Tsunami Aceh, Indonesia. Phase 1: Health and Education Services, Housing, Distribution of Survival Allowances, Restoration of Ownership...

The first report of a 16-month assessment designed to accelerate and guide the revitalization of Post-Tsunami Aceh, Indonesia. Phase 1: Health and Education Services, Housing, Distribution of Survival Allowances, Restoration of Ownership Documents, and Economic Recovery.

In January, 2005, the United States, Canada, and Europe completed the phase-out of quotas governing imports of textiles and apparel in accordance with the Agreement on Textiles and Clothing (ATC). The Asia Foundation works toward policy reform...

In January, 2005, the United States, Canada, and Europe completed the phase-out of quotas governing imports of textiles and apparel in accordance with the Agreement on Textiles and Clothing (ATC). The Asia Foundation works toward policy reform in the post-ATC environment.

The fifth annual study of “Investment Competitiveness of Regencies/Cities in Indonesia” implemented by KPPOD (Regional Autonomy Watch). Since the first socialization of the 2001 study results, public response toward the rank has...

The fifth annual study of “Investment Competitiveness of Regencies/Cities in Indonesia” implemented by KPPOD (Regional Autonomy Watch). Since the first socialization of the 2001 study results, public response toward the rank has been extensive. The private sector has shown its appreciation by using the study result as one of its sources to formulate investment policies; academicians have shared their opinions on the methodology used in the study; moreover, some prominent international institutions have used the studies’ findings as their reference.

Findings of the fifth Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) conducted between January 2004 and July 2004. The purpose of IRDA has been to monitor and assess Indonesia's ambitious program of decentralization of fiscal and political...

Findings of the fifth Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) conducted between January 2004 and July 2004. The purpose of IRDA has been to monitor and assess Indonesia's ambitious program of decentralization of fiscal and political responsibilities. IRDA provides a snapshot of the pace and progress of decentralization from the perspective of local stakeholders, and brings their views to the attention of policy makers at all levels of government.

In Bahasa: Findings of the fifth Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) conducted between January 2004 and July 2004. The purpose of IRDA has been to monitor and assess Indonesia's ambitious program of decentralization of fiscal...

In Bahasa: Findings of the fifth Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) conducted between January 2004 and July 2004. The purpose of IRDA has been to monitor and assess Indonesia's ambitious program of decentralization of fiscal and political responsibilities. IRDA provides a snapshot of the pace and progress of decentralization from the perspective of local stakeholders, and brings their views to the attention of policy makers at all levels of government.

The 4th Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) was conducted by the Foundation with our Indonesian partners to scrutinize standards of public service across Indonesia. Following the completion of the latest stage of this...

The 4th Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) was conducted by the Foundation with our Indonesian partners to scrutinize standards of public service across Indonesia. Following the completion of the latest stage of this unprecedented longitudinal examination of decentralization, the Foundation and our partners have been able to diagnose problems with precision and, more important, put forward nuanced remedies that are applicable to the highly varied conditions across this enormously complex country.

In Bahasa: The 4th Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) was conducted by the Foundation with our Indonesian partners to scrutinize standards of public service across Indonesia. Following the completion of the latest stage of...

In Bahasa: The 4th Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) was conducted by the Foundation with our Indonesian partners to scrutinize standards of public service across Indonesia. Following the completion of the latest stage of this unprecedented longitudinal examination of decentralization, the Foundation and our partners have been able to diagnose problems with precision and, more important, put forward nuanced remedies that are applicable to the highly varied conditions across this enormously complex country.

This report presents the findings of The Asia Foundation’s third national survey of the ndonesian electorate. The aim of the research was to assess voter knowledge and opinion, and to identify key issues and challenges facing election...

This report presents the findings of The Asia Foundation’s third national survey of the ndonesian electorate. The aim of the research was to assess voter knowledge and opinion, and to identify key issues and challenges facing election administrators and assistance providers in advance of the 2004 National Elections. The survey was conducted between June 25 and August 10, 2003, in 32 of Indonesia’s 33 provinces, and consisted of a random, nationally representative sample of 1,056 in-person interviews, plus an over-sample of 230 people to allow some regional analysis. The survey was funded with generous support from the U.S. Agency for International Development.

In Bahasa: This report presents the findings of The Asia Foundation’s third national survey of the ndonesian electorate. The aim of the research was to assess voter knowledge and opinion, and to identify key issues and challenges...

In Bahasa: This report presents the findings of The Asia Foundation’s third national survey of the ndonesian electorate. The aim of the research was to assess voter knowledge and opinion, and to identify key issues and challenges facing election administrators and assistance providers in advance of the 2004 National Elections. The survey was conducted between June 25 and August 10, 2003, in 32 of Indonesia’s 33 provinces, and consisted of a random, nationally representative sample of 1,056 in-person interviews, plus an over-sample of 230 people to allow some regional analysis. The survey was funded with generous support from the U.S. Agency for International